Sikatkasus.news | Aceh -Forum Mahasiswa Aceh Dunia (FORMAD) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas keputusan Bupati Aceh Selatan melakukan perjalanan umrah di saat daerah Aceh masih dalam masa krisis bencana dan pemulihan ekonomi.
Keberangkatan umrah tersebut hanya beberapa hari setelah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan secara tertulis menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana kepada Pemerintah Pusat, namun kemudian menyebut bahwa penanganan bencana telah memasuki tahap akhir. Kontradiksi ini mengikis kredibilitas kepemimpinan public serta menandakan hilangnya sense of crisis di Tengah situasi yang masih jauh dari pulih.
“Air bisa jadi surut, tetapi beban hidup rakyat masih tinggi. Kepemimpinan tidak boleh ikut surut”. Ujar Hafiz Ma’ruf Akbar
Dalam tata Kelola krisis, kehadiran pemimpin bukan simbolis, melainkan operasional. Kepala daerah adalah crisis commander yang sehatusnya menjadi pusat koordinasi lintas sektor: Energi, logistic, Kesehatan, infrastruktur dan komunikasi.
Saat Bupati meninggalkan Aceh Selatan BBM masih langka dan menghambat mobilitas, Pasokan Listrik belum stabil sehingga layanan publik dan swasta terbatas, Jaringan internet buruk, menyulitkan koordinasi dan distribusi informasi,Aktivitas ekonomi warga belum pulih.
Dalam kondisi ini, pemerintah daerah seharusnya hadir in-charge di kantor dan di lapangan, memimpin rapat koordinasi lintas instansi serta berkomunikasi aktif dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, bukan malah justru meninggalkan wilayah saat krisis sedang berlangsung.
“Ibadah umrah adalah suatu kemuliaan, tetapi mandat publik tidak boleh ikut ditinggalkan, Umrah masih dapat direschedule, tapi tidak dengan penanganan bencana yang darurat” ungkap Hafiz Ma’ruf Akbar
Pernyataan bahwa penanganan bencana telah memasuki “tahap akhir” tidak selaras dengan realitas dan inkonsisten dengan pengakuan ketidaksanggupan yang sebelumnya disampaikan pemerintah pusat.
Wilayah Trumon dan Kawasan banjir lainnya di Aceh Selatan selama bertahin tahun menjadi koridor banjir berulang.
Namun hingga kini belum ada roadmap yang diumumkan ke publik mitigasi banjir yang komperehensif untuk seluruh daerah rawan yang mencakup Penataan ulang tata ruang dan pemanfaatan lahan di dataran banjir,Penguatan infrastruktur pengendali banjir, Perlindungan Kawasan resapan dan hutan lindung, Sistem early warning dan jalur evakuasi yang jelas, Relokasi bertahap bagi pemukiman yang berada di zona berisiko tinggi.
Tanpa roadmap mitigasi banjir yang jelas untuk seluruh daerah rawan banjir di Aceh Selatan, bencana akan terus berulang, dan warga akan terus disuruh “bersabar” alih-alih dilindungi melalui kebijakan yang berpikir ke depan.
Banjir yang berulang adalah indikator kegagalan kebijakan publik, bukan sekedar takdir alam.
Bupati Aceh Selatan memberikan penjelasan resmi kepada publik terkait keberangkatan umrah di tengah fase krisis dan menjelaskan bagaimana fungsi komando krisis dijalankan saat beliau tidak berada di daerah.
Narasi “tahap akhir penanganan bencana” ditinjau ulang, dan pemerintah daerah menyampaikan kondisi berbasis data yang terverifikasi, termasuk dampak sosial dan ekonomi.
Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat memperkuat supervisi terhadap pemulihan layanan dasar (energi, logistik, kesehatan, konektivitas digital) di Aceh Selatan.
FORMAD menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak diukur dari surutnya air, tetapi dari pulihnya kehidupan masyarakat: listrik menyala, akses BBM dan logistik terjamin, konektivitas membaik, anak-anak kembali bersekolah, pelaku usaha bisa bekerja kembali dengan aman.
FORMAD akan terus Mengawal akuntabilitas dan transparansi kebijakan Menggalang bantuan dan solidaritas lintas negara Berjejaring dengan relawan, civil society organization termasuk lembaga kemanusiaan Advokasi kebijakan percepatan tanggap darurat Karena tugas kita bukan hanya merespons banjir hari ini, tetapi mencegah generasi berikutnya mewarisi krisis yang sama.
