SikatKasus.News, Aceh Selatan – Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Selatan, Syahril, menilai dinamika berkembang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Selatan, terkait polemik keberangkatan umrah Bupati ke luar negeri telah melampaui substansi persoalan.
”Seharusnya bersikap lebih jeli dan proporsional demi menjaga kehormatan serta kewibawaan lembaga legislatif daerah,” ungkap Syahril kepada awak media, di Tapaktuan, Senin 15 Desember 2025.
Menurutnya, persoalan tersebut sejatinya telah selesai secara hukum dan administrasi pemerintahan setelah ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Negara sudah bekerja sesuai aturan. Mendagri telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan dan pembinaan di Kemendagri,” kata pria kerap disapa Bang Cain itu.
Dalam konteks ini, tidak ada lagi ruang untuk memperdebatkan hal yang sama, begitu juga memastikan isu mengenai sumber dana umrah telah diklarifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, sehingga polemik yang terus digulirkan justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, ujar Syahril, Mantan Anggota DPRK Aceh Selatan dua periode dan pernah sebagai Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan tersebut.
Kata dia, “jika semua sudah terjawab oleh Mendagri, maka melanjutkan polemik ini hanya akan terlihat tidak etis. Ibarat judul lagu, ini sudah terlambat sudah,” tukasnya.
Menurutnya, DPRK Aceh Selatan bersama Pemkab setempat mengarahkan fokus pada agenda yang lebih mendesak, terutama memastikan penanganan bencana dan pemulihan masyarakat berjalan efektif.
Isu pemakzulan yang terus dihembuskan tidak hanya terkesan tendensius dan terlalu dipolitisasi, tetapi juga berisiko merugikan citra DPRK itu sendiri. “Prosesnya panjang, berliku, dan secara objektif sangat sulit untuk terealisasi,” jelasnya.
Syahril juga menyoroti sikap adanya anggota DPRK yang dinilainya kurang cermat dalam menyampaikan pernyataan dan mengambil langkah politik. Setiap sikap dan tindakan anggota dewan membawa konsekuensi terhadap citra kelembagaan DPRK Aceh Selatan.
“Anggota DPRK harus lebih jeli dan berhati-hati dalam bersikap. Yang dipertaruhkan bukan hanya pandangan pribadi, tetapi marwah dan kehormatan lembaga. Jangan sampai dimata publik justru muncul kesan tidak pantas bagi sebuah lembaga terhormat,” tegasnya.
Bahwa pengawasan terhadap eksekutif harus dijalankan sesuai mekanisme dan etika kelembagaan, agar DPRK tetap tampil sebagai institusi yang penuh integritas dan profesional. Karena itu meminta Anggota DPRK untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik sesaat, terutama di tengah kondisi daerah sedang menghadapi bencana.
“Menjaga kewibawaan lembaga sama pentingnya dengan menjalankan fungsi pengawasan. Disitulah letak tanggung jawab dan kedewasaan politik,” pungkasnya.
