Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026, Selasa (14/4/2026), yang dihadiri para Ketua MPU kabupaten/kota, anggota MPU, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Fadhlullah mengapresiasi pelaksanaan rakor tersebut sebagai forum strategis, bukan sekadar agenda rutin. Ia menilai rakor menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat sinergi serta merumuskan arah kebijakan keumatan yang lebih terukur dan berdampak.
Menurutnya, MPU memiliki posisi krusial dalam sistem pemerintahan Aceh, tidak hanya sebagai pemberi pertimbangan, tetapi juga penjaga nilai-nilai syariat Islam sekaligus penuntun moral masyarakat.
“Di tengah perubahan yang cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan. Peran ulama sangat penting sebagai penyejuk dan pemersatu,” ujar Fadhlullah.
Ia menilai tema rakor, “Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh”, relevan dengan kondisi saat ini.
Kekhususan Aceh, katanya, bukan sekadar status administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Wagub berharap rakor ini memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU di seluruh tingkatan, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan selaras dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, ia menyoroti derasnya arus informasi yang kerap tidak terverifikasi. Dalam konteks ini, ulama diharapkan aktif menjaga kejernihan informasi di tengah masyarakat.
Menanggapi isu yang berkembang, Fadhlullah menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian berbasis data sosial ekonomi agar lebih tepat sasaran.
“Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal, sehingga masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan layanan kesehatan,” jelasnya.
Ia juga mengharapkan dukungan ulama dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat guna mencegah kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima dengan baik.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, akan terus memperkuat peran MPU sebagai mitra strategis dalam pembangunan berbasis nilai-nilai syariat Islam.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi MPU se-Aceh Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.
