SikatKasus.News, Aceh Selatan – Keputusan Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, untuk menunaikan ibadah Umrah sejak 2 Desember 2025 di tengah musibah banjir yang melanda daerahnya, telah memicu polemik nasional. Sorotan tajam dan sanksi politik bermunculan.
“Kegaduhan ini sengaja diciptakan oleh “tangan-tangan jahil” yang memiliki agenda politik,” ungkap Tata Pasee, Pegiat Sosial Aceh, kepada SikatKasus.News, di Aceh Selatan, Senin 8 Desember 2025.
Dia menyampaikan kekecewaan mendalam dan menggarisbawahi bahwa kritik yang dilayangkan, termasuk dari level kepemimpinan tertinggi, dilakukan secara sepihak dan hanya berdasarkan framing media.
Tak hanya itu, Tata secara khusus menyoroti respons politik yang dinilai sangat merugikan Bupati H. Mirwan.
“Saya menyesalkan pernyataan spontan Presiden dalam rapat penanggulangan bencana yang menyamakan kepergian ibadah Umrah Bupati dengan “Panglima yang lari meninggalkan anak buahnya disaat perang,” sebutnya.
Selain itu, sambungnya, Ia juga mengkritik sikap Sekretaris Gerindra yang langsung mencopot H. Mirwan dari posisi Ketua Gerindra Aceh Selatan tanpa proses klarifikasi yang memadai.
“Semua sikap tersebut dilakukan hanya dengan mendengar pemberitaan yang saat ini framing-nya digoreng di berbagai media. Ini disebarkan oleh tangan-tangan jahil yang haus ingin merebut kekuasaan dan orang-orang yang belum bisa menerima kenyataan bahwa H. Mirwan menjadi Bupati,” tegas Tata Pasee.
Ia menambahkan bahwa pihak-pihak pengkritik terkesan mengabaikan klarifikasi Pemerintah Aceh Selatan dan bahkan tidak terjun langsung ke lokasi banjir.
Dia membantah narasi bahwa Bupati H. Mirwan lari dari tanggung jawab, dan membeberkan kronologi dan tindakan Bupati sebelum bertolak ke Tanah Suci.
“Kejadian di lapangan tidak seperti isu yang banyak digoreng. Sebelum keberangkatan menuju ke Tanah Suci, Bupati H. Mirwan terlebih dahulu sudah berada di lokasi Banjir bersama Forkopimda Aceh Selatan, melihat kondisi masyarakat, membagikan bantuan, serta meminta izin kepada masyarakat untuk berangkat menunaikan nazar,” tukasnya.
Selain itu, menurut Tata Pasee, Bupati sudah memerintahkan seluruh SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) untuk tetap bertahan dan bahu-membahu membantu masyarakat. Bupati juga berjanji akan terus memantau keadaan Aceh Selatan dari Saudi Arabia dan bahkan berencana menggalang bantuan untuk kabupaten lain yang terkena bencana jika kondisi di Aceh Selatan sudah membaik.
Lebih lanjut, Tata Pasee mengalihkan fokus dari polemik Umrah ke penanganan bencana secara menyeluruh di tingkat provinsi.
“Kami semua menuntut keseriusan pihak Pemerintah Aceh untuk menangani masalah penanganan bencana secara totalitas. Jangan ada sifat anak tiri dan anak kandung antara Aceh bagian timur, Utara, tengah, dan selatan,” kritiknya tajam.
Tata Pasee juga mendesak Pemerintah Aceh untuk segera memohon kepada Pemerintah Pusat agar dapat menerbitkan Status Bencana Nasional terhadap bencana banjir Sumatera. Hal ini dinilai krusial agar bantuan dunia internasional dapat segera turun, alih-alih Pemerintah Aceh hanya “membuat kegaduhan-kegaduhan baru untuk menutupi ketidakmampuan sendiri” dalam penanganan bencana, demikian.
