SikatKasus.News, Aceh Selatan – Syahrial, mantan aktivis Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), menilai pernyataan Dr. Nasrul Zaman, ST, M.Kes terkait penanganan banjir di Trumon Raya sarat muatan tendensius dan berpotensi menyesatkan opini publik. Pernyataan yang menyebut anggota DPRK Aceh Selatan dengan istilah “kacung” dinilai tidak hanya mencederai etika demokrasi, tetapi juga menunjukkan sikap emosional yang tidak proporsional dalam ruang diskursus publik.
“Kami, sebagai tim pemenangan H. Mirwan MS dan H. Baital Muqadis sekaligus warga Aceh Selatan yang memahami secara langsung kondisi geografis dan sosial Trumon Raya, menilai pernyataan tersebut sangat berlebihan serta tidak didasarkan pada fakta empiris yang utuh dan proporsional,” ujar Syahrial, Selasa (22/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa bencana banjir di wilayah Trumon Raya merupakan fenomena tahunan yang telah lama dialami masyarakat akibat kiriman air dari daerah hulu. Oleh karena itu, narasi yang menggambarkan seolah-olah banjir tersebut sebagai peristiwa luar biasa dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosiologis yang selama ini dihadapi masyarakat setempat.
“Bagi masyarakat Trumon Raya, banjir bukanlah hal baru. Ini merupakan persoalan struktural yang berulang setiap tahun dan membutuhkan solusi jangka panjang, bukan sekadar dikemas sebagai retorika politik yang dibingkai secara dramatis,” ujarnya.
Terkait keberangkatan Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, ke Tanah Suci, Syahrial memberikan klarifikasi secara proporsional. Ia menjelaskan bahwa keberangkatan tersebut dilakukan pada saat kondisi lapangan telah relatif terkendali, sebagian besar masyarakat terdampak telah kembali ke rumah masing-masing, serta mekanisme penanganan darurat telah berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan fakta di lapangan, sebelum berangkat menunaikan nazar umrah ke Tanah Suci Makkah, H. Mirwan MS telah lebih dahulu turun langsung ke lokasi terdampak dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan bahwa tanggung jawab moral dan administratif sebagai kepala daerah tetap dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan rasa tanggung jawab.
Lebih lanjut, Syahrial menyayangkan cara penyampaian kritik yang dilakukan Dr. Nasrul Zaman. Menurutnya, sebagai sosok dengan latar belakang pendidikan tinggi, kritik seharusnya disampaikan secara tenang, objektif, dan berlandaskan fakta. Penggunaan bahasa yang provokatif justru dinilai dapat mengaburkan substansi persoalan serta mengurangi bobot kritik itu sendiri.
“Kami menilai narasi yang disampaikan saudara Dr. Nasrul Zaman cenderung emosional dan kurang terkontrol. Kritik yang disampaikan tanpa etika dan kehati-hatian justru berisiko kehilangan legitimasi di ruang publik,” pungkasnya.
Syahrial menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan harus tetap dijaga. Namun demikian, kritik tersebut perlu disampaikan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan etika, data, dan kepentingan masyarakat luas. Kritik yang disampaikan tanpa kendali justru berpotensi menimbulkan kegaduhan dan menjadi tidak produktif bagi kepentingan publik.
Lebih jauh, Syahrial mengingatkan agar ruang kritik publik tidak tercampur dengan pola komunikasi yang mendekati praktik ghibah dan namimah. Dalam konteks sosial dan kultural masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, penyampaian informasi yang berlebihan, bernada merendahkan, atau menyudutkan individu berpotensi membentuk opini publik yang tidak sehat.
Menurut Syahrial, kritik yang konstruktif seharusnya berorientasi pada perbaikan kebijakan dan penguatan tata kelola pemerintahan, bukan pada pembentukan persepsi negatif yang dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga marwah diskursus publik agar tetap berlandaskan etika, adab, serta tanggung jawab sosial.
