Wagub Aceh Lobi BP BUMN, Fokus Pemulihan Beralih ke Hunian Tetap

Daerah, Headline, News135 Dilihat

JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana dalam pertemuan strategis bersama pimpinan BP BUMN di Kantor Kementerian BUMN/BP BUMN, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 10.00–11.30 WIB tersebut, Fadhlullah diterima langsung oleh Dony Oskaria dan Tedi Bharata. Diskusi difokuskan pada evaluasi progres pembangunan hunian sementara (huntara) serta penyesuaian arah dukungan pembangunan hunian bagi warga terdampak di Aceh.

Baca Juga |  Wakil imps mengecam keras tindakan biadab bupati Aceh Selatan yg lebih memilih pujaan hati ketimbang rakyatnya

Fadhlullah menjelaskan, pada rencana awal BP BUMN menargetkan dukungan pembangunan sekitar 12 ribu unit huntara. Namun, seiring percepatan pembangunan huntara oleh pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PUPR yang telah berjalan cukup masif, Pemerintah Aceh menilai perlu dilakukan penyesuaian skema dukungan agar lebih berdampak jangka panjang.

Hingga saat ini, kontribusi BP BUMN tercatat telah merealisasikan 978 unit huntara. Atas dasar itu, Pemerintah Aceh mengusulkan agar sisa rencana dukungan pembangunan huntara dapat dialihkan untuk mendukung pembangunan huntap yang bersifat permanen dan lebih layak huni.

Baca Juga |  Dari Jakarta, Wagub Fadhlullah Suarakan Kepastian Hunian bagi Korban Bencana

“Pemerintah Aceh telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan huntap. Jika dukungan dialihkan, proses percepatan dapat segera dilakukan,” ujar Fadhlullah.

Menanggapi usulan tersebut, Dony Oskaria menyatakan persetujuan secara prinsip. Ia menyebut pihaknya akan segera melakukan kalkulasi teknis dan perhitungan kebutuhan pembiayaan guna memastikan skema pembangunan huntap dapat direalisasikan secara optimal.

Baca Juga |  Yonzipur 16/DA Rampungkan Pembangunan Jembatan Bailey Rusip Antara, Aceh Tengah

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Aceh dan BP BUMN, sekaligus memastikan penanganan pascabencana tidak berhenti pada solusi sementara, melainkan bertransformasi menuju hunian permanen yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.