JAKARTA – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Ruang Sidang Utama Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, membahas langkah strategis percepatan realisasi program nasional pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat, yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fadh menjadi penegasan bahwa Pemerintah Aceh siap mengambil peran aktif dalam menyukseskan program tersebut, khususnya untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Aceh memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan agar seluruh kepala daerah tidak bersikap pasif, melainkan proaktif memanfaatkan peluang program ini sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini membantu kepala daerah dalam mengangkat harkat dan martabat rakyatnya. Karena rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup,” ujar Tito di hadapan para pimpinan daerah.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, guna menekan harga jual rumah agar tetap terjangkau.
Menanggapi arahan tersebut, Fadhlullah menyatakan Pemerintah Aceh siap segera menyelaraskan regulasi daerah melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut kebijakan pusat.
“Kita di Aceh mendukung penuh program ini. Arahan terkait pembebasan PBG dan BPHTB akan segera kita tindak lanjuti melalui regulasi daerah agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fadhlullah memastikan penyederhanaan proses perizinan melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) agar birokrasi tidak menjadi hambatan percepatan pembangunan rumah bagi MBR.
“Jangan sampai proses administratif menghambat hak rakyat untuk memiliki rumah. Kita ingin masyarakat Aceh, khususnya yang kurang mampu, benar-benar merasakan kemudahan akses dan harga yang terjangkau,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, jajaran BPS, BP Tapera, serta sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Aceh optimistis persoalan backlog perumahan dapat ditekan, baik melalui pembangunan unit baru maupun renovasi rumah tidak layak huni secara lebih masif dan terarah.
