SikatKasus.News, Aceh Selatan – Anggota DPRK Aceh Selatan, Suhaida, melontarkan kritik tajam terhadap buruknya layanan listrik dan jaringan internet di Kecamatan Samadua yang dinilai telah melampaui batas kewajaran pelayanan publik. Pemadaman listrik yang terjadi berhari-hari tanpa penanganan cepat disebut bukan lagi persoalan teknis semata, melainkan cermin kegagalan negara dalam memenuhi hak dasar warganya.
Pemadaman listrik berkepanjangan akibat lambannya respons PLN telah menjelma menjadi krisis pelayanan publik yang menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan juga menganggu mematikan UMKM masyarakat serta Aktivitas rumah tangga terganggu, usaha kecil lumpuh, transaksi ekonomi terhenti, proses belajar-mengajar terhambat, hingga layanan komunikasi darurat nyaris tidak dapat diakses.
Dampak tersebut kian diperparah dengan matinya jaringan internet. Tower Telkomsel yang berada di Lapangan Bola Samadua tidak dapat berfungsi optimal karena ketiadaan pasokan listrik cadangan. Akibatnya, masyarakat Samadua praktis terisolasi setiap kali listrik padam.
“Ini bukan sekadar soal sinyal hilang. Ini soal kerugian ekonomi yang nyata,” tegas Suhaida.
Ia mengungkapkan, pelaku UMKM kehilangan pendapatan harian karena tidak bisa bertransaksi digital, nelayan dan petani kesulitan mengakses informasi cuaca dan harga pasar, sementara pelajar terpaksa tertinggal pembelajaran karena tidak bisa mengikuti kegiatan berbasis daring.
Lebih lanjut, Suhaida menilai kondisi ini berpotensi membahayakan keselamatan warga. Saat listrik dan jaringan mati bersamaan, masyarakat kehilangan akses komunikasi darurat untuk menghubungi tenaga kesehatan, aparat keamanan, maupun layanan publik lainnya.
Sebagai langkah konkret dan mendesak, Suhaida meminta PLN segera menghidupkan gardu listrik di MTsN Samadua, agar Tower Telkomsel di Lapangan Bola Samadua tetap beroperasi meskipun terjadi pemadaman. Menurutnya, solusi ini sederhana, masuk akal, dan seharusnya sudah lama dilakukan jika ada keseriusan dalam pelayanan.
“Rakyat tidak membutuhkan alasan normatif atau janji berulang. Yang dibutuhkan adalah kehadiran negara secara nyata. Listrik dan jaringan internet hari ini adalah kebutuhan dasar, bukan fasilitas mewah,” ujar Suhaida dengan nada tegas.
Ia juga mengkritik pola komunikasi PLN yang dinilai minim empati dan transparansi. Setiap pemadaman, kata Suhaida, selalu dibungkus dengan narasi gangguan teknis, sementara kerugian sosial dan ekonomi masyarakat seolah diabaikan.
Suhaida menegaskan DPRK Aceh Selatan tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PLN dan penyedia layanan telekomunikasi di wilayah tersebut, serta menuntut komitmen nyata agar masyarakat Samadua tidak terus menjadi korban kelalaian sistemik.
“Jika pelayanan dasar terus gagal dipenuhi, maka wajar jika publik bertanya: di mana tanggung jawab negara?” pungkasnya.
