Wagub Aceh Hadiri Rakornas TPAKD 2025, Dorong Penguatan Akses Keuangan Daerah

Daerah, Headline, News218 Dilihat

JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Kegiatan bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, S.STP., M.Si., yang mendampingi Wagub Aceh sepanjang kegiatan.

Baca Juga |  Hujan Deras Terpa Aceh Selatan, Warga Diharapkan Tetap Waspada

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pihak terkait yang telah berperan aktif memperluas akses keuangan di daerah.

“Sesuai tema Rakornas, memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan akses keuangan daerah merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Airlangga.

Ia menegaskan, pemerataan akses keuangan bukan hanya persoalan teknis, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga |  Wagub Aceh Bersama Mendagri dan Mensos Serahkan Bantuan bagi Korban Bencana di Aceh Timur

“Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk memetakan potensi UMKM di wilayah masing-masing, agar pelaku usaha dapat memperoleh akses pembiayaan yang layak dan berkelanjutan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan peluncuran Roadmap TPAKD serta penyerahan TPAKD Award 2025, sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan akses keuangan di wilayahnya melalui implementasi berbagai program TPAKD sepanjang tahun 2024.

Baca Juga |  Wagub Fadhlullah Terima Kunjungan Wamen BKKBN, Perkuat Kolaborasi Penanganan Stunting di Aceh

Rakornas ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan formal — fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *