Wagub Aceh Hadiri Rakornas TPAKD 2025, Dorong Penguatan Akses Keuangan Daerah

Daerah, Headline, News207 Dilihat

JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Kegiatan bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, S.STP., M.Si., yang mendampingi Wagub Aceh sepanjang kegiatan.

Baca Juga |  Wagub Aceh Fadhlullah Ramah Tamah dengan Kepala BNPB, Bahas Kesiapsiagaan Bencana

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pihak terkait yang telah berperan aktif memperluas akses keuangan di daerah.

“Sesuai tema Rakornas, memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan akses keuangan daerah merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Airlangga.

Ia menegaskan, pemerataan akses keuangan bukan hanya persoalan teknis, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga |  Bupati Mirwan Lantik 32 Pejabat Baru Tingkat Eselon III, Berikut Daftarnya

“Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk memetakan potensi UMKM di wilayah masing-masing, agar pelaku usaha dapat memperoleh akses pembiayaan yang layak dan berkelanjutan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan peluncuran Roadmap TPAKD serta penyerahan TPAKD Award 2025, sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan akses keuangan di wilayahnya melalui implementasi berbagai program TPAKD sepanjang tahun 2024.

Baca Juga |  Diplomasi Melalui Olahraga: Wagub Aceh Buka Friendship Run Bersama Delegasi Uni Emirat Arab

Rakornas ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan formal — fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *