www.Sikatkasus.news | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar (Kedubes) Selandia Baru untuk Indonesia yang dipimpin Deputy Head of Mission, Giselle Larcombe, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Selasa (23/9/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan mempererat hubungan diplomatik sekaligus membuka peluang kerja sama di berbagai sektor strategis. Delegasi Kedubes Selandia Baru juga membahas perkembangan politik, sosial, dan ekonomi Aceh, khususnya pasca dua dekade penandatanganan MoU Helsinki.
Dalam pertemuan itu, Wagub Fadhlullah menegaskan Aceh telah berhasil menjaga perdamaian selama 20 tahun terakhir. Menurutnya, capaian ini mencerminkan komitmen kuat masyarakat Aceh terhadap perdamaian dan harus menjadi dorongan bagi pemerintah pusat untuk menuntaskan seluruh butir kesepakatan MoU Helsinki.
Selain menyoroti isu perdamaian, Fadhlullah juga memaparkan perkembangan positif di Aceh, mulai dari meningkatnya kunjungan wisatawan dalam enam bulan terakhir hingga melimpahnya potensi sumber daya alam dan hasil perkebunan seperti kopi, nilam, dan kelapa sawit. Ia menekankan bahwa Aceh membuka peluang investasi seluas-luasnya, terutama di sektor pelabuhan, guna memperkuat ekspor komoditas unggulan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Aceh ini sangat kaya. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, kami membuka peluang investasi selebar-lebarnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Wagub Fadhlullah.
Dalam kesempatan itu, First Secretary (Political) Kedubes Selandia Baru, Emma Harman, turut menyinggung isu toleransi di Aceh. Menanggapi hal tersebut, Fadhlullah menegaskan masyarakat Aceh memiliki tingkat toleransi yang tinggi dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.
Sementara itu, perwakilan Kepolisian Selandia Baru, Tim Chao, menanyakan pandangan Aceh terhadap isu pengungsi di tengah meningkatnya dinamika global. Menjawab hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Dedy Yuswadi, AP, menyampaikan bahwa Aceh telah berpengalaman menampung pengungsi sejak 2015.
“Meski sesekali terjadi gesekan karena perbedaan budaya, masyarakat Aceh tetap dikenal terbuka dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” ujar Dedy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin, SH, M.Kn., serta Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Zaini Zubir, S.Sos., M.Si.
